Padang | Sumbar Satu – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menyerahkan dokumen penting kepada Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran (BPI KPNPA) RI Sumatera Barat pada Kamis (29/10/2026). Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen penegangan Keterbukaan Informasi Publik Pemprov Sumbar pascaputusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.
Penyerahan dokumen yang berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Sumbar ini merujuk pada Putusan MA RI Nomor 787/K/TUN/KI/2025.
Dalam prosesnya, terdapat empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bergerak cepat mengumpulkan data, yaitu Badan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Biro Kesejahteraan Rakyat, serta Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar.
Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Adib Alfikri, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mematuhi koridor hukum yang berlaku.
“Sebagai badan publik, tentu kami akan mematuhi putusan tersebut. Setelah dilakukan koordinasi internal, kami menyatakan siap menyerahkan dokumen yang diminta,” ujar Adib didampingi Kepala Diskominfotik Sumbar Rudy Rinaldy selaku PPID Utama.
Menurut Adib, transparansi merupakan fondasi utama dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Akses data yang jelas akan membantu masyarakat dalam mengawasi jalannya roda pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Diskominfotik Sumbar Rudy Rinaldy menambahkan bahwa PPID selalu berupaya memberikan pelayanan informasi secara profesional dan prosedural. Selama dokumen yang diminta masuk dalam kategori informasi terbuka dan bukan yang dikecualikan, Pemprov Sumbar dipastikan akan bersikap kooperatif.
Di sisi lain, Ketua BPI KPNPA RI Sumatera Barat, Hasnul, menyampaikan apresiasi tinggi atas respons cepat dari pihak pemprov. Dokumen tersebut dinilai krusial untuk menjalankan fungsi kontrol sosial demi terciptanya pemerintahan yang bersih.
“Kami membutuhkan data ini sebagai bagian dari fungsi kontrol terhadap pemerintah. Dengan telah diberikannya informasi yang kami mohonkan, kami menyatakan persoalan ini telah selesai,” pungkas Hasnul. (SKL)
