Pasaman Barat, Sumbar Satu — Kinerja penyidik Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat kini mendapat sorotan tajam dari masyarakat terkait penanganan dua perkara saling lapor yang dinilai berjalan di tempat. Proses hukum melibatkan warga bernama Mulyadi dan pria berinisial TWS ini disinyalir berjalan timpang, sehingga memicu keluhan terkait profesionalisme dan transparansi aparat penegak hukum setempat.
Kasus saling lapor ini bermula ketika Mulyadi melayangkan laporan resmi terhadap TWS ke Kepolisian Sektor (Polsek) Pasaman pada 20 Maret 2025. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor STTLP/B/9.b/III/2025/SPKT/POLSEK PASAMAN terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sertifikat tanah perkebunan, dengan taksiran kerugian mencapai Rp175 juta.
Tidak butuh waktu lama, TWS kemudian mengambil langkah hukum balik dengan melaporkan Mulyadi ke Polres Pasaman Barat pada 2 Juli 2025 lewat dokumen bernomor LP/B/121/VII/2025/SPKT. Dalam laporan tandingan tersebut, TWS menuduh Mulyadi telah melakukan pencurian emas dan sejumlah uang tunai, sebuah tuduhan yang langsung diproses secara cepat oleh pihak penyidik.
Mulyadi mengaku terkejut karena laporan TWS terhadap dirinya direspons dengan sangat kilat oleh aparat kepolisian. Hanya dalam kurun waktu satu minggu setelah laporan TWS masuk, Mulyadi langsung menerima surat panggilan resmi dari tim penyidik untuk memberikan keterangan, sebuah kontras yang dirasakannya dibanding laporan pertamanya.
Merasa hak-hak hukumnya perlu diperjuangkan secara menyeluruh, Mulyadi kemudian melayangkan laporan lanjutan ke Polres Pasaman Barat pada 28 Juli 2025 dengan nomor laporan LP/B/142/VII/2025/SPKT. Laporan kedua ini berkaitan dengan dugaan penggelapan sejumlah alat operasional kerja meliputi kunci brankas, theodolit, waterpass, lemari besi, hingga dokumen sporadik.
Namun, kendati kedua belah pihak sudah saling melempar laporan hukum, perkembangan penanganan kasus di lapangan dinilai tidak menunjukkan progres yang berarti. Berdasarkan dokumen Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 25 Juli 2026 serta Surat Undangan Klarifikasi tertanggal 13 Agustus 2026, kedua perkara tersebut ternyata masih tertahan di tahap penyelidikan awal.
Kondisi yang sudah berjalan hampir dua tahun tanpa kepastian hukum ini memicu kekecewaan mendalam bagi pihak Mulyadi. Keterangan ini disampaikan langsung oleh Mulyadi melalui sambungan telepon WhatsApp pada hari Selasa (13/10/2026). Ia menilai ada ketimpangan perlakuan dari oknum aparat, di mana dirinya yang selalu bersikap kooperatif justru terus-menerus dipanggil. Sementara itu, pihak terlapor TWS diduga berulang kali mangkir dari panggilan tanpa ada tindakan tegas berupa penjemputan dari kepolisian.
Padahal, Mulyadi menjelaskan bahwa pihak kepolisian sebelumnya sempat mengarahkan persoalan ini untuk diselesaikan melalui jalur Restorative Justice (RJ). Mulyadi secara terbuka menyatakan sepakat dan menyetujui langkah perdamaian tersebut demi kelancaran proses hukum, namun upaya RJ tersebut dinilai sengaja dibiarkan mengambang tanpa tindak lanjut yang konkret dari penyidik. “Untuk panggilan terkait langkah RJ itu, saya sudah menyatakan setuju. Bagi saya RJ itu oke dan tidak ada masalah, karena saya tidak ingin memperpanjang jika ada iktikad baik,” jelas Mulyadi.
Kejanggalan lain yang diungkapkan oleh Mulyadi terletak pada isi dokumen SP2HP yang ia terima dari penyidik Polres Pasaman Barat. Dalam surat resmi tersebut, penyidik menyatakan bahwa salah seorang saksi kunci yang merupakan pemegang kunci brankas—objek penting dalam perkara penggelapan—tidak pernah hadir memenuhi panggilan pemeriksaan.
Pernyataan tertulis dari penyidik tersebut belakangan menimbulkan tanda tanya besar setelah Mulyadi melakukan konfirmasi langsung kepada saksi pemegang kunci yang bersangkutan. Berdasarkan pengakuan personal saksi tersebut kepada Mulyadi, ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menerima surat undangan atau panggilan resmi dari penyidik.
Mulyadi mengeluhkan bahwa perbedaan informasi yang sangat mencolok ini mengindikasikan adanya ketidaktransparanan dalam proses hukum penanganan perkaranya. Kegelisahannya kian memuncak karena penyidik yang menangani perkara ini dinilai sengaja menutup diri dari ruang komunikasi. Selain dugaan penyidik diam-diam melakukan koordinasi perkara di luar wilayah di Padang, nomor kontak WhatsApp dan telepon milik Mulyadi kini justru diblokir oleh oknum polisi terkait. “Bagaimana perkara bisa transparan kalau nomor telepon dan WhatsApp saya justru diblokir oleh mereka? Kami ini mencari kejelasan, tetapi saluran komunikasi malah diputus sepihak,” ketus Mulyadi.
Situasi ini memicu kekecewaan mendalam, terlebih Mulyadi menegaskan bahwa dirinya merupakan bagian dari keluarga besar Polri, di mana istri dan anaknya merupakan anggota kepolisian aktif. Dirinya menyatakan sangat menghormati institusi Polri dan tidak berniat menyerang secara kelembagaan, melainkan murni mengkritisi tindakan oknum-oknum penyidik, termasuk kepemimpinan Kapolres, yang dinilai telah merusak citra Korps Bhayangkara. “Saya ini bagian dari keluarga polisi, anak dan istri saya anggota aktif. Saya sangat menghormati institusi Polri. Namun, tindakan oknum-oknum di lapangan inilah, termasuk bagaimana pengelolaan di tingkat Polres, yang justru merusak marwah kepolisian,” tegasnya.
“Saya sudah berkali-kali hadir memenuhi panggilan, sementara pihak terlapor tidak pernah hadir. Bahkan saksi pemegang kunci brankas disebut tidak hadir, padahal ia mengaku tidak pernah menerima undangan. Kami butuh kepastian hukum, bukan ketidakpastian yang berlarut-larut, dan sampai saat ini penyidik dihubungi lewat telepon dan WhatsApp tidak merespons sama sekali karena nomor saya diblokir,” ujar Mulyadi.
Prosedur penanganan perkara yang berlarut-larut ini dinilai bertentangan dengan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019. Aturan tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa setiap anggota kepolisian wajib bersikap profesional, transparan, objektif, serta nondiskriminatif dalam menegakkan hukum.
Mulyadi pun menantang pihak Polres Pasaman Barat untuk membuka persoalan ini secara transparan melalui forum terbuka di hadapan publik dan awak media. Ia menyatakan siap dipanggil kapan saja, bahkan sepuluh kali dalam sehari, asalkan proses pembuktian hukum dilakukan secara jujur, adil, dan objektif tanpa ada yang ditutup-tutupi. “Kalau memang dinilai ada kekeliruan pada saya, silakan panggil secara resmi. Jangankan satu kali, sepuluh kali sehari pun saya siap hadir. Mari kita buka semua fakta hukum ini bersama praktisi hukum dan media secara terbuka, jangan ada yang disembunyikan dalam rapat tertutup,” tantang Mulyadi.
Demi keberimbangan informasi, pihak jurnalis telah berupaya menghubungi Kasi Humas dan Kasat Reskrim Polres Pasaman Barat yang menjabat pada saat ini untuk meminta klarifikasi terkait polemik penanganan kasus tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, kedua pejabat utama di jajaran Polres Pasaman Barat tersebut belum memberikan tanggapan resmi.
Terkait penayangan artikel ini, redaksi tetap menerima sanggahan dan hak koreksi dari pihak terkait sebagaimana diatur oleh undang-undang.
